Direktorat Pol PP dan Linmas Tekankan Pentingnya IPKKU Satpol PP dan IPM Satlinmas

Jakarta — Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) dan Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas (IPM Satlinmas) sebagai instrumen pengukuran penyelenggaraan Trantibumlinmas di daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Sri Handoko, Direktur Pol PP dan Linmas dalam Rapat Sosialisasi Pemutakhiran dan Pengisian Data IPKKU dan IPM. Rapat tersebut menjadi sarana koordinasi dan pendampingan bagi Pemerintah Daerah untuk menyamakan persepsi, memastikan kelengkapan data, serta mendorong pengisian indeks sesuai kondisi riil di daerah.

“IPKKU dan IPM Satlinmas bukan sekadar angka atau pemenuhan administrasi. Indeks ini harus menjadi instrumen bagi daerah untuk mengetahui kondisi dan kinerja penyelenggaraan Trantibumlinmas, sekaligus menjadi dasar untuk melakukan perbaikan ke depan,” ujar Handoko.

IPKKU digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah, khususnya Satpol PP, dalam penegakan Perda/Perkada serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Hasil pengukurannya dapat menjadi baseline bagi Satpol PP serta bahan dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Sementara itu, IPM Satlinmas mengukur penyelenggaraan manajemen Satlinmas melalui aspek manajemen strategi, sumber daya manusia, dan sistem, termasuk pelaksanaan fungsi, peningkatan kapasitas, pemberdayaan, serta sarana dan prasarana Satlinmas.

“Kami mendorong Pemerintah Daerah agar pengisian IPKKU dan IPM Satlinmas dilakukan secara objektif dan berbasis data. Hasilnya harus dapat memberikan gambaran nyata dan menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas serta pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Melalui pengukuran yang terukur dan berbasis data, IPKKU dan IPM Satlinmas diharapkan dapat menjadi instrumen evaluasi dan perencanaan untuk memperkuat penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat di daerah.