(FGD) FASILITASI DAERAH DALAM MENDUKUNG CAPAIAN MUTU SPM SUB URUSAN TRANTIBUM

13/03/2025 | Admin

Kamis, 13 Maret 2025

Forum Group Discussion (FGD) tentang Penerapan SPM Trantibum dalam RPJMN 2025-2029 dibuka oleh Bu Alen Irmanita dari Bappenas, yang menjelaskan tujuan percepatan penerapan SPM Trantibum sebagai bagian dari Asta Cita 7, dengan target provinsi mencapai 100% pada 2029, sementara kabupaten/kota masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan anggaran dan pemutakhiran standar yang diperlukan. Diskusi selanjutnya mengungkapkan hasil survei yang menunjukkan bahwa anggaran merupakan kendala utama, diikuti dengan rekomendasi untuk penyesuaian kebijakan berdasarkan tipologi wilayah serta pentingnya pemetaan kapasitas layanan. Implementasi di DKI Jakarta dibahas oleh Pak Santoso, yang menjelaskan tantangan dan rencana aksi yang sudah ditetapkan, sedangkan Bu Adriani dari Ditjen Bangda menyerukan pentingnya pelaporan SPM melalui sistem yang terintegrasi. Perwakilan daerah menyampaikan berbagai keluhan terkait ketidakselarasan antara teori dan praktik, serta perlunya intervensi pusat dalam perencanaan anggaran untuk mendukung implementasi SPM Trantibum secara efektif.

Forum group diskusi capaian mutu SPM ini menyimpulkan tentang kebijakan percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam urusan Trantibum, dengan target penyelesaian pada 2029 untuk provinsi dan 2030 untuk kabupaten/kota. Acara ini mencakup pemaparan hasil monitoring dan evaluasi SPM, termasuk analisis tentang pendanaan dan kolaborasi dengan aktor non-pemerintah. Isu strategis diungkapkan, seperti perlunya pemutakhiran peraturan dan peningkatan manajemen SDM. Diskusi masalah daerah menyoroti kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan, serta tantangan yang dihadapi dalam penganggaran. Diharapkan agar dapat mementingkan kolaborasi antara pemangku kepentingan dan rencana aksi tindak lanjut untuk meningkatkan mutu dan layanan SPM.

Tidak Ada Komentar